1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer



Penulis http://detikbanten.com -14 April 2020
 

Rapat dengar pendapat antara DPRD Kota Cilegon dan BPBD Kota Cilegon di aula rapat DPRD, Selasa (14/4).

DetikBantencom, Cilegon – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon merasa tidak dilibatkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dalam penanganan pandemi Covid-19.

Dewan juga menilai bahwa kinerja Pemkot Cilegon dalam menangani percepatan penanganan Covid-19 kurang memuaskan.

Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon Sokhidin mengaku, sejauh ini pihaknya tidak dilibatkan dalam kegiatan percepatan penanganan Covid-19 dan alokasi anggaran untuk penanganannya. Padahal menurut Sokhidin, jika terkoordinasi dengan baik, maka anggota dewan di dapil masing-masing dapat turut membantu sekaligus mengawasi pelaksanaannya.

“Kami selama ini tidak ada komunikasi dengan Gugus Tugas,” ujar Shokidin saat rapat dengar pendapat antara DPRD Kota Cilegon dan BPBD Kota Cilegon di aula rapat DPRD, Selasa (14/4).

Politisi Partai Gerindra Kota Cilegon itu,  meminta kepada Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kota Cilegon agar, pihaknya segera turut dilibatakan langsung.

“Agar kita tahu apa saja yang dilakukan oleh Pemkot Cilegon selama ini dalam menangani pandemi ini. Terutama dampak ekonomi kepada masyarakat Cilegon, kita ingin turut melihat langsung ke lapangan dan ikut serta membantu,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Fraksi PDIP Dapil Ciwandan – Citangkil, Yusuf Amin mengatakan bukan hanya kegiatan percepatan penanganan Covid-19, alokasi anggaran dari Pemerintah Kota Cilegon dan Pemerintah Provinsi juga DPRD belum mengetahuinya. Oleh karena itu, kata Yusmin, jika tidak ada rapat dengar pendapat ini, DPRD tidak akan mengetahui soal hal itu.

“Fungsi pengawasan melekat pada kami. Anggaran percepatan penanganan Covid-19 dari Pemprov Rp 45 miliar, kemudian dari Pemkot Cilegon sendiri Rp 29 miliar, dari DPRD Rp 5,2 miliar. Anggaran yang begitu besar dan apa penggunaanya kami belum tahu itu,” ungkap Yusmin sapaan akrabnya.

Oleh karena itu, lanjut Yusmin, koordinasi sangat perlu dilakukan antara eksekutif dan legislatif, mengingat persoalan yang tengah dihadapi ini adalah soal kemanusiaan.

“Pemerintah harus terbuka, apa yang akan dan sudah dilakukan terkait penanganan pandemi ini,” tutupnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Cilegon sekaligus Sekretaris Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Cilegon, Erwin Harahap mengatakan akan segera melaporkan persoalan tersebut kepada pimpinan (Walikota Cilegon-red) supaya para wakil rakyat dilibatkan.

“Agar mereka melihat secara langsung apa-apa yang akan dilakukan oleh Satuan Gugus Tugas karena mereka (DPRD-red) sebagai unsur pengawas,” tutup Erwin. (db2)

 

 

Editor: gatot


Baca Juga

Berita Pilihan

Hadapi Era Kenormalan Baru, Ini Pesan Dewan untuk Pemkot Cilegon

Penulis Kabar Banten - 29 Mei 2020
 

Rapat dengar pendapat antara DPRD Kota Cilegon dan BPBD Kota Cilegon di aula rapat DPRD, Selasa (14/4).

CILEGON, (KB).- Anggota DPRD Cilegon dari Fraksi Nasdem-PKB Sanudin meminta Pemerintah Kota Cilegon memperhatikan Pondok Pesantren (Ponpes) dalam menghadapi era kenormalan baru.

Baca Selengkapnya

Salah Informasi Berulang, Anggota DPRD Cilegon Pertanyakan Kinerja Gugus Tugas

Oleh Redaksi https://www.bantennews.co.id/ - Minggu, 31 Mei 2020 | 21:03 WIB
 

Ketua DPC partai Demokrat Cilegon, Rahmatulloh. (Foto : Gilang)

CILEGON – Kesalahan informasi kepada masyarakat oleh Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putera disesalkan Anggora DPRD Cilegon, Rahmatulloh.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan PKS Kunjungi Rumah Warga Di Cilegon Yang Sudah Rapuh

Penulis : Imam B Carito - 02 juni 2020
 

Anggota DPRD Provinsi Banten, Shinta Wisnu W dan Wakil impinan DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun saat meninjau Nenek Jijah (Foto : SBS032)

Cilegon (02/06/2020), Satubanten.com – Kabar tersiarnya seorang nenek berusia lanjut yang tinggal di rumah reot sebatang kara sempat viral di jagat maya.

Baca Selengkapnya

Hearing DPRD Cilegon Soal Sengketa Lahan Parkir CBS, PT Sehati Mangkir

Penulis : Redaksi https://selatsunda.com/ - 3 Juni, 2020 03:41
 

Gedung DPRD Kota Cilegon (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Komisi IV DPRD Kota Cilegon menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait sengketa lahan parkir Cilegon Business Square.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Transfer Informasi Covid-19 di Kota Cilegon Tidak Maksimal

Ardiansyah Sriwijaya, titiknol.co.id, Rabu, 15/04/2020 21:02 WIB
 

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kota Cilegon dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon. (Foto: TitikNOL)

CILEGON, TitikNOL - Transfer Informasi tentang virus Corona (Covid-19) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon kepada masyarakat dinilai tidak terkoordinasi dengan baik.

Baca Selengkapnya

Berita Pimpinan

Cilegon, Jumat 17 april 2020 - Rapat Pimpinan

Cilegon, Jumat 17 april 2020 - Rapat Pimpinan, pembahasan agenda kegiatan DPRD KOTA CILEGON, penyampaian LPKJ Walikota Cilegon, masa reses DPRD

Baca Selengkapnya

Agenda

 

On Line

We have 6 guests and no members online

Pengunjung

633784
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Total
259
501
1963
2482
633784

IP Anda: 18.204.55.168