1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer



04/03/2020 Iyus Lesmana
 

Komisi I DPRD Kota Cilegon saat hearing dengan Pemkot Cilegon soal waralaba. (BantenHits.com/Iyus Lesmana).

Cilegon - Sebanyak 116 waralaba di Kota Cilegon disebut tak berizin alias ilegal. Ironinya, mereka masih bebas beroperasi meski telah beberapa kali diberikan teguran untuk pengurusan izin.

Hal itu terkuak saat Komisi I DPRD Kota Cilegon menggelar hearing dengan Pemkot Cilegon yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon Asda II Tb Dikrie Maulawardana, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).

Kepala DPM-PTSP Kota Cilegon Wilastri Rahayu membeberkan saat ini waralaba yang tercatat berdiri di Kota Cilegon terdapat lima waralaba seperti Indomaret 92 waralaba, Alfamart 52 waralaba, Alfamidi 11 waralaba, Dan-Dan dua waralaba, dan Boemi Mart satu waralaba.

“Jumlah total 158 minimarket, yang tidak berizin 116. Mayoritas Indomaret, dari total 92 Indomaret, 81 diantaranya tidak berizin. Sementara Alfamart, dari total 52, sebanyak 23 tidak berizin Dan-Dan dan Boemimart seluruhnya belum memiliki izin,”kata Wilastri.

Senada dikatakan Kepala Disperindag Kota Cilegon Abadiah. Ia mengklaim telah melakukan peneguran kepada seluruh pengelola minimarket yang tidak berizin.

“Kita sudah menegur sebanyak dua kali, dan teguran ketiga masih maka pemerintah akan melakukan penutupan paksa. Tanggal 26 (Maret) kalau masih belum mengurus izin akan kita eksekusi bersama Dinas Satpol PP, tadi di rapat sudah disepakati hal itu,”tandasnya.

Sementara di tempat yang sama Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon Hasbudin menegaskan bahwa selain banyak waralaba tidak memiliki izin, jumlahnya pun melebihi kuota sehingga dapat melanggar Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pembatasan Toko Modern dan Kewajiban Kemitraan Toko Modern dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon Hasbudin menjelaskan, berdasarkan Perwal Tahun 2016 tersebut jumlah minimarket di Kota Cilegon dibatasi maksimal 146 toko, sedangkan saat ini yang ada sebanyak 158 toko.

“Perwalnya 146 toko dan sekarang ada 158 toko artinya jumlah minimarket over kuota, tidak mengindahkan Perwal yang ada,” tegasnya.

Editor: Fariz Abdullah 

Editor: gatot


Baca Juga

Berita Pilihan

Hadapi Era Kenormalan Baru, Ini Pesan Dewan untuk Pemkot Cilegon

Penulis Kabar Banten - 29 Mei 2020
 

Rapat dengar pendapat antara DPRD Kota Cilegon dan BPBD Kota Cilegon di aula rapat DPRD, Selasa (14/4).

CILEGON, (KB).- Anggota DPRD Cilegon dari Fraksi Nasdem-PKB Sanudin meminta Pemerintah Kota Cilegon memperhatikan Pondok Pesantren (Ponpes) dalam menghadapi era kenormalan baru.

Baca Selengkapnya

Salah Informasi Berulang, Anggota DPRD Cilegon Pertanyakan Kinerja Gugus Tugas

Oleh Redaksi https://www.bantennews.co.id/ - Minggu, 31 Mei 2020 | 21:03 WIB
 

Ketua DPC partai Demokrat Cilegon, Rahmatulloh. (Foto : Gilang)

CILEGON – Kesalahan informasi kepada masyarakat oleh Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putera disesalkan Anggora DPRD Cilegon, Rahmatulloh.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan PKS Kunjungi Rumah Warga Di Cilegon Yang Sudah Rapuh

Penulis : Imam B Carito - 02 juni 2020
 

Anggota DPRD Provinsi Banten, Shinta Wisnu W dan Wakil impinan DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun saat meninjau Nenek Jijah (Foto : SBS032)

Cilegon (02/06/2020), Satubanten.com – Kabar tersiarnya seorang nenek berusia lanjut yang tinggal di rumah reot sebatang kara sempat viral di jagat maya.

Baca Selengkapnya

Hearing DPRD Cilegon Soal Sengketa Lahan Parkir CBS, PT Sehati Mangkir

Penulis : Redaksi https://selatsunda.com/ - 3 Juni, 2020 03:41
 

Gedung DPRD Kota Cilegon (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Komisi IV DPRD Kota Cilegon menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait sengketa lahan parkir Cilegon Business Square.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Transfer Informasi Covid-19 di Kota Cilegon Tidak Maksimal

Ardiansyah Sriwijaya, titiknol.co.id, Rabu, 15/04/2020 21:02 WIB
 

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kota Cilegon dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon. (Foto: TitikNOL)

CILEGON, TitikNOL - Transfer Informasi tentang virus Corona (Covid-19) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon kepada masyarakat dinilai tidak terkoordinasi dengan baik.

Baca Selengkapnya

Berita Pimpinan

Cilegon, Jumat 17 april 2020 - Rapat Pimpinan

Cilegon, Jumat 17 april 2020 - Rapat Pimpinan, pembahasan agenda kegiatan DPRD KOTA CILEGON, penyampaian LPKJ Walikota Cilegon, masa reses DPRD

Baca Selengkapnya

Agenda

 

On Line

We have 15 guests and no members online

Pengunjung

633783
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Total
258
501
1962
2481
633783

IP Anda: 18.204.55.168