1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Dewan Optimis Revisi Raperda Tepat Waktu




oleh : eky jagurawalta, 7 Maret 2017
 

Illustrasi (http://www.bantenpos.co)

CILEGON, BANPOS – Dua Tim Pansus DPRD Kota Cilegon, baik Pansus I Penyertaan Modal Daerah dan Pansus II Pelabuhan Warnasari meminta Bagian Hukum Setda Cilegon untuk segera memperbaiki draft finalisasi revisi dua raperda, yakni Raperda nomor 4 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Kota Cilegon kepada BUMD dan Raperda nomor 6 tahun 2007 tentang Pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon.

Ketua Pansus II Pelabuhan Warnasari, Syarif Ridwan menilai, jika draft finalisasi perda tentang pembangunan pelabuhan masih belum lengkap dan belum dijelaskan secara komprehensif. Didalam draft revisi raperda itu, sambung Syarif, belum memuat dasar hukum tentang pembangunan Pelabuhan Warnasari. Menurutnya, Pemkot tidak diperbolehkan membangun pelabuhan internasional atau pelabuhan umum sebagaimana mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana tertuang dalam salah satu pasal di dalam UU tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota hanya diperbolehkan membangun dan mengurus pelabuhan pengumpan seperti pelabuhan ikan, pelabuhan penyeberangan SUNGAI dan danau.

“Kalau mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014, itu (pembangunan pelabuhan umum, red) tidak boleh. Sehingga, draft ini bisa kami kembalikan ke eksekutif,” ungkap Syarif, ketika ditemui awak media usai melangsungkan rapat tertutup dengan anggota pansus di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Senin (6/3).

Namun, di sisi lain Pemkot masih mempunyai peluang untuk membangun pelabuhan. Hal itu mengacu pada UU nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Di dalam UU tersebut dinyatakan, bahwa Pemerintah Daerah diperbolehkan untuk bekerjasama membangun pelabuhan.

Seperti diketahui, rencana pembangunan Pelabuhan atau Terminal Barang Warnasari sudah masuk didalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Banten, sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub.

“Ada dua perbedaan dari konsultasi yang kita lakukan. Dari hasil konsul ke Kemenhub, Kota Cilegon sudah masuk dalam RIP (Rencana Induk Pelabuhan). Kalau hasil konsul dari Kemendagri dan Biro Hukum Provinsi Banten mengacunya pada UU nomor 23 tahun 2014,” terang Ketua Fraksi Kebangkitan Demokrasi ini.

Dari kajian yang telah dilakukan Tim Pansus II, pihaknya sama sekali tidak menolak draft finalisasi yang disampaikan Pemkot Cilegon. Hanya saja, dasar hukum yang digunakan untuk Perda Pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon harus benar-benar dapat dikaji agar tidak ada persoalan hukum dikemudian hari.

“Upaya pembangunan pelabuhan oleh pemerintah cilegon tentu kita dukung. Tapi kalau bertentangan dengan hukum tentunya lebih baik tidak,” jelasnya.

Anggota Pansus II Pelabuhan Warnasari, Endang Effendi menambahkan, bahwa pihaknya optimis bila revisi perda dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Menurutnya, dalam pembahasan draft finalisasi yang dikaji tidak banyak menunjukkan perubahan yang signifikan. Hanya beberapa pasal yang perlu direvisi sebelum raperda tersebut diparipurnakan.
“Akan tetapi, setelah paripurna kan biasanya ada evaluasi dari Gubernur dan Mendagri apakah dievaluasi atau tidak,” imbuh Endang.

Sementara itu, Anggota Pansus I Penyertaan Modal Daerah, Rahmatulloh menyatakan, bahwa draft finalisasi raperda itu perlu segera diperbaiki, karena belum menyiratkan secara komprehensif, diantaranya terkait tentang pembagian deviden dan pola pengawasan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah ketika lahan warnasari dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM).

“Jadi ada tiga pasal yang kita minta untuk diperbaiki dan dijelaskan secara lengkap. Dua diantaranya tentang penambahan klausul pasal dibagian pembagian deviden dan pengawasan dari pemerintah selaku pemegang saham PT PCM,” urainya.

Menurutnya, dua pasal tersebut sangat krusial untuk diuraikan secara lengkap dalam draft finalisasi raperda yang akan direvisi. Pasal yang menguraikan tentang pembagian deviden misalnya, politisi Partai Demokrat ini mengatakan, bahwa pasal tersebut harus juga menyiratkan tentang perhitungan yang dilakukan oleh akuntan publik. Hal itu dirasa perlu, agar dasar hukum atas penjelasan tentang pembagian deviden dapat dihitung oleh pihak lembaga keuangan independen.

“Klausul di pasal yang menjelaskan tentang pembagian deviden ada yang dicoret. Kita juga meminta ada penambahan tentang prosentase bagi hasil deviden dari BUMD ke Pemerintah Daerah. Penambahan tentang prosentase pembagian ini juga harus menyiratkan perhitungan dari akuntan publik,” sambungnya.

Selain tentang deviden, kajian tentang pasal pengawasan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah terhadap BUMD juga perlu dijelaskan secara lengkap, supaya kewenangan dalam pengawasan BUMD dapat tepat sasaran.

“Dalam klausul pengawasan, pemerintah cilegon kan sebagai pemegang saham penuh BUMD, dalam hal ini PCM. Selama ini, yang mengawasi hanya dari intern pemerintah baik inspektorat dan auditor internal pemerintah. Harus dipahami, kalau didalam pasal itu, kewenangan dalam pengawasannya diubah. Jadi, bilamana PCM dan Bosowa Bentuk perusahaan Baru, tidak bisa mengandalkan auditor internal mereka. Perlu adanya akuntan publik. Dasar itulah, pemerintah dapat mengawasi kinerja perusahaan patungan,” pungkasnya. (NAL/EKY)

Editor: gatot


Baca Juga