1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Dewan Sebut Kontraktor PT IKPT Tak Hargai Aturan Ketenagakerjaan Di Cilegon




Oleh A. Laksono Dipublikasi Pada 2 Sep 2020
 

Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon (Foto Dokumentasi)

CILEGON – Usai rapat dengar pendapat dengan komisi II DPRD Kota Cilegon, PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT) akhirnya berkonsultasi dengan Disnaker Cilegon.

Untuk memenuhi kewajibannya, sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan di Kota Cilegon.

Perwakilan PT. IKPT Budi menjelaskan, dari tahun lalu ia menerima surat pengasahan, masuk dari Disnaker. Mengingat, berkaitan dengan konstruksi untuk K3 maka bagian pengawasan ada di Provinsi.

“Jadi kami salah kaprah dan lapor ke Disnaker Provinsi. Kami dapat masukan yang baik,” Jelas Budi, Rabu (2/09/2020).

Budi menjelaskan, bila untuk perusahaan yang subkontraktor di perusahaan, ia telah melapor ke Disnaker.

“Kami udah janjian dengan Disnaker Cilegon untuk minta masukan soal apa yang harus kami penuhi kewajibannya,” ungkapnya.

Anggota Komisi II DPRD Cilegon Masduki menjelaskan IKPT telah bertahun-tahun di Cilegon, bila bicara tak mengetahui regulasi itu tak mungkin. Baginya, selama ini IKPT berpotensi tak pernah melalpirkan kontrak kerja, dan melapor hal lain ke Disnaker.

Masduki meminta, IKPT harus taat regulasi ketenegakerjaan yang ada baik untuk karyawan kontrak atau permanen, agar tingkat pengangguran terbuka itu tetlihat, tidak stuck diangka itu.

“IKPT mengakui bahwa kerja kontrak tak melaporkan PT. KPU pun sama mengaku itu, saya minta Disnaker tegas menyikapi ini. Lalu, PT. NSI diminta awasi main count,” Jelas Masduki, usai hearing.

Selain mengawasi, PT. NSI juga harus mengevaluasi bila IKPT sampai diundang ke DPRD. Dimana, pasca sidak ada kecelakaan kerja yang tak dilaporkan, baru dilaporkan ke Disnaker Provinsi Banten.

“Ternyata regulasinya harus ditembuskan ke kota. Tapi tidak, sehingga Disnaker tak menerima tembusaan itu,” tutur sekertaris Fraksi PAN DPRD Cilegon tersebut.

Ia mengapresiasi, pasca hearing ada itikad baik dari IKPT, yang mau untuk konsultasi dengan Disnaker Cilegon. Sebab, ia khawatir perusahaan tak menghargai Pemkot Cilegon, karena tak pernah ada tembusaan berapa jumlah Tenaga Kerja yang dikerjakan dengan status kontrak.

“Dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur kontrak kerja waktu tertentu wajib diketahui pemerintah daerah dalam ini Disnaker,” Jelasnya.

Masduki berharap, kasus PT. IKPT menjadi pelajaran bagi pengusaha atau perusahaan lain di Cilegon. (*/A.Laksono).

 

Editor: gatot


Baca Juga

Berita Pilihan

KANWIL KEMENKUMHAM BANTEN KEMBALI MENERIMA KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANSUS DPRD KOTA CILEGON

Oleh Kanwil 06 Oktober 2020
 

Illustrasi

SERANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melalui Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perancang Peraturan Perundang-undangan kembali menerima konsultasi dari Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon pada Senin (05/10).

Baca Selengkapnya

Tiga Besar Lelang Jabatan Sekda Kota Cilegon, Sejumlah Anggota Dewan Sampaikan Ini

Oleh Sigit Angki Nugraha - 15 Oktober 2020, 04:31 WIB
 

Ilustrasi-Lelang-Jabatan /

KABAR BANTEN - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon buka suara tentang munculnya tiga besar pemenang lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon.

Baca Selengkapnya

CCSR Beri Alasan Usulkan Revisi Rancangan Perda Ke DPRD Cilegon

Oleh A. Laksono Dipublikasi Pada 13 Okt 2020
 

Illustrasi

CILEGON – Usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, untuk perubahan atau revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

Baca Selengkapnya

Ini yang Dikatakan Ketua DPRD Kota Cilegon Saat Temui Demo Mahasiswa

Oleh Himawan Sutanto - 7 Oktober 2020, 19:18 WIB
 

Ketua DPRD Cilegon Endang Effendi saat melakukan dialog dengan ratusan mahasiswa yang menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Kota Cilegon, Rabu 7 Oktober 2020. /Himawan Sutanto/

KABAR BANTEN - Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Effendi didampingi anggota Fraksi Persatuan Demokrat Muhamad Ibrohim Aswadi, Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono, menemui ratusan aktivis mahasiswa yang sedang mengelar aksi.

Baca Selengkapnya

Temui Demonstran, Wakil Ketua DPRD Cilegon Janji Teruskan Aspirasi

Oleh Shinta Amelia On Oct 14, 2020
 

Wakil DPRD Kota Cilegon, Nurotul Uyun

Cilegon, satubanten.com – Mahasiswa Kota Cilegon kembali menggelar aksi unjuk rasa tolak omnibus law UU Cipta Kerja di depan DPRD Kota Cilegon, Banten, Rabu (14/10/2020).

Baca Selengkapnya

Berita Pimpinan

Cilegon, Jumat 17 april 2020 - Rapat Pimpinan

Cilegon, Jumat 17 april 2020 - Rapat Pimpinan, pembahasan agenda kegiatan DPRD KOTA CILEGON, penyampaian LPKJ Walikota Cilegon, masa reses DPRD

Baca Selengkapnya

On Line

We have 10 guests and no members online

Pengunjung

666799
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Total
94
510
1104
10701
666799

IP Anda: 3.235.85.115