1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Syarat Tanda Tangan Terpenuhi, Hak Interpelasi WH-Bank Banten Segera Diregistrasi




Oleh DEDI RUSTANDI - SELASA, 02 JUNI 2020 , 20:37:00 WIB
 

Covid-19-ilustrasi-1 Ketua Fraksi PDIP Muklis dan Ade Hidayat/RUS


RMOLBANTEN. Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) Banten telah mengumpulkan sebanyak 15 tanda tangan hak Interpleasi ke Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) terkait dengan kebijakan pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Banten (BB) ke Bank Jabar Banten (BJB).
Selain dari 13 orang anggota DPR Banten dari Fraksi PDIP, 2 orang lainnya adalah dari Fraksi Nasdem-PSI yaitu Marreta Dian Arthanti dan dari Fraksi Gerindra, Ade Hidayat.
Diketahui, untuk mengajukan interplasi itu harus dilakukan minimal 15 tanda tangan  anggota dewan dari 2 fraksi. Pengumpulan tanda tangan sendiri sudah dimulai sejak tanggal 20 Maret lalu.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Banten Ade Hidayat ditemui usai melakukan penandatangan hak interplasi, Selasa (2/6) mengatakan, sikap yang diambilnya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat untuk mengetahui langsung tentang pemindahan RKUD oleh Gubenur Banten dan merupakan hak melekat pada setiap Anggota DPRD Banten.
"Ini langkah normatif yang dilakukan saya sebagai Anggota DPRD Banten yang merupakan refresentasi dari masyarakat. Saya harus bertanya kepada Gubernur Banten tentang pemindahan RKUD sehingga semuanya jelas," katanya.
Sebagaimana diketahui, kata Ade, kebijakan pemindahan RKUD telah menimbulkan polemik. Sementara penjelasan yang utuh dan menyeluruh belum disampaikan.
"Maka salah satunya jalan untuk mengetahuinya ya itu dengan interpelasi. Saya pikir interpelasi merupakan langkah biasa diajukan oleh DPRD. Bertanya kepada kepala daerah untuk mendapatkan jawaban utuh," ucapnya.
Anggota DPRD Banten dari Fraksi PDIP, Indah Rusmiati membenarkan, telah terkumpul 15 tanda tangan.
"Insy Allah akan kita umumkan, dan nanti akan ditegistrasi," katanya singkat.
Sementara, Anggota DPRD Banten dari Fraksi Nasdem-PSI, Marreta Dian Arthanti,  alasan dirinya menandatangani hak interplasi ke WH dikarenakan komunikasi yang buruk antara eksekutif dengan legislatif. Selain itu, mengharapkan jalan keluar masalah keuangan Bank Banten.
"Alasanya, pasti untuk kebaikan kita mendapatkan informasi melalui jalur yang benar. Kita ingin terang benderang. Secara pribadi saya ingin mempertahankan Bank Banten," katany.
"Jika pun tidak dapat dipertahankan, saya ingin ada sesuatu yang baik. Yang jelas kami ingin terbaik. Dan pastinya kedepannya komunikasi menjadi baik. Dan tidak mendadak," sambung Dian. [dzk]
 
 
 


Baca Juga

Berita Pilihan

Hadapi Era Kenormalan Baru, Ini Pesan Dewan untuk Pemkot Cilegon

Penulis Kabar Banten - 29 Mei 2020
 

Rapat dengar pendapat antara DPRD Kota Cilegon dan BPBD Kota Cilegon di aula rapat DPRD, Selasa (14/4).

CILEGON, (KB).- Anggota DPRD Cilegon dari Fraksi Nasdem-PKB Sanudin meminta Pemerintah Kota Cilegon memperhatikan Pondok Pesantren (Ponpes) dalam menghadapi era kenormalan baru.

Baca Selengkapnya

Salah Informasi Berulang, Anggota DPRD Cilegon Pertanyakan Kinerja Gugus Tugas

Oleh Redaksi https://www.bantennews.co.id/ - Minggu, 31 Mei 2020 | 21:03 WIB
 

Ketua DPC partai Demokrat Cilegon, Rahmatulloh. (Foto : Gilang)

CILEGON – Kesalahan informasi kepada masyarakat oleh Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putera disesalkan Anggora DPRD Cilegon, Rahmatulloh.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan PKS Kunjungi Rumah Warga Di Cilegon Yang Sudah Rapuh

Penulis : Imam B Carito - 02 juni 2020
 

Anggota DPRD Provinsi Banten, Shinta Wisnu W dan Wakil impinan DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun saat meninjau Nenek Jijah (Foto : SBS032)

Cilegon (02/06/2020), Satubanten.com – Kabar tersiarnya seorang nenek berusia lanjut yang tinggal di rumah reot sebatang kara sempat viral di jagat maya.

Baca Selengkapnya

Hearing DPRD Cilegon Soal Sengketa Lahan Parkir CBS, PT Sehati Mangkir

Penulis : Redaksi https://selatsunda.com/ - 3 Juni, 2020 03:41
 

Gedung DPRD Kota Cilegon (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Komisi IV DPRD Kota Cilegon menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait sengketa lahan parkir Cilegon Business Square.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Transfer Informasi Covid-19 di Kota Cilegon Tidak Maksimal

Ardiansyah Sriwijaya, titiknol.co.id, Rabu, 15/04/2020 21:02 WIB
 

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kota Cilegon dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon. (Foto: TitikNOL)

CILEGON, TitikNOL - Transfer Informasi tentang virus Corona (Covid-19) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon kepada masyarakat dinilai tidak terkoordinasi dengan baik.

Baca Selengkapnya

Berita Pimpinan

Cilegon, Jumat 17 april 2020 - Rapat Pimpinan

Cilegon, Jumat 17 april 2020 - Rapat Pimpinan, pembahasan agenda kegiatan DPRD KOTA CILEGON, penyampaian LPKJ Walikota Cilegon, masa reses DPRD

Baca Selengkapnya

On Line

We have 15 guests and no members online

Pengunjung

622295
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Total
426
424
2087
3328
622295

IP Anda: 3.228.21.204